Pembangunan Infrastruktur ke Depan Harus Perhatikan Empat Hal ini

Liputan6.com, Jakarta - Pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah selama ini akan membuat Indonesia menjadi negara yang terus tumbuh dalam hal infrastruktur. Infrastruktur tersebut diharapkan akan mengoneksikan antar daerah di Indonesia.

Pengamat Infrastruktur Shadik Wahono mengatakan, pembangunan yang sudah berjalan selama ini akan menjadi masif bila memperhatikan beberapa hal ke depannya. Pertama, terkait kepercayaan investor.

“Kepastian hukum, kontrak kerjasama, serta jaminan stabilitas keamanan yang diberikan pemerintah kepada para investor menjadi kunci kesuksesan pembangunan infrastruktur. Di sini para investor akan merasa sangat terjamin ketika melakukan investasi di Indonesia. ” ujar dia di Jakarta, Senin (3/6/2019).

Kedua, terkait efisiensi operasional, dalam hal ini pemerintah bisa melibatkan SDM lokal untuk menekan operational expenditure (opex). “Serapan tenaga lokal juga berfungsi untuk jangka panjang. Kelak mereka juga yang ikut serta menjaga infrastruktur tersebut,” lanjutnya. 

Ketiga, mengenai teknik konstruksi. Shadik mengaku pembangunan ke depannya bisa mengadopsi teknik konstruksi sosrobahu untuk pembangunan tol elevated atau tol bertingkat. Teknik konstruksi ini bisa mengefisienkan penggunaan jalan.

“Sehingga jalan yang dilalui akan tetap lebar dan lancar,” ungkap dia.

Terakhir, terkait pembiayaan infrastruktur. Di beberapa negara pembiayaan melalui agensi donor kerap membuat pembangunan menjadi lambat karena banyak hal yang harus diperhitungkan. Untuk melibatkan perbankan, pemerintah bisa membuat mekanisme menarik untuk perbankan konvensional tersebut.

“Hingga saat ini, pembiayaan yang melibatkan bank konvensional masih sangat lebih baik,” kata dia.

Skema Return of Investment

Suasana proyek pembangunan tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) di Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur, Kamis (25/10). Proyek yang masih terus berlangsung ini dikerjakan sebagai upaya untuk menambah infrastruktur di ibu kota (Merdeka.com/Imam Buhori)

Hal senada diungkapkan oleh Pengamat Infrastruktur Nuzul Achzar. Menurut dia, dalam membangun infrastruktur ke depannya, pemerintah harus memiliki skema pembiayaan yang baru seperti return of investment (ROI).

Menurut Achzar, skema ini akan menekan potensi kerugian dalam pembangunan sebuah infrastruktur. “Sehingga tidak akan rugi,” tutur dia.

Untuk itu, ke depannya pemerintah harus memperhatikan skema investasi untuk infrastruktur tersebut. "Saat ini yang terjadi pemerintah melakukan pembangunan terlebih dahulu, setelah itu baru mencari investor dan membuat regulasi," tandas dia.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun 732 kilometer (km) jalan nasional di 2019. Pembangunan tersebut meliputi jalan tol yang mencapai 218 km. Dengan begitu, total panjang jalan nasional yang dibangun dari periode 2015-2019 mencapai 4.119 km.

Arus Mudik 2019, Jalur Selatan Jawa Siap

Didampingi Kapolda Jabar Irjen Pol. Rudy Sufahriadi, Menteri PMK Puan Maharani, bersiap mengecek kesiapan rute mudik nasional Jabar selatan di pos terpadu, Nagreg, Kabupaten Bandung Jawa Barat (Liputan6.com/Jayadi Supriadin)

Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menunjukkan kelegaannya setelah melakukan pengecekan rute jalur nasional mudik lebaran, bagian selatan Jawa di posko terpadu Nagreg dan Limbangan, Garut, Jawa Barat.

Menggunakan tiga helikopter Basarnas, rombongan Menteri Puan didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Kepala Basarnas Marsekal Madya (TNI) Bagus Puruhito, dan Kapolda Jabar Irjen Pol Rudy Sufahriady.

Setelah turun dari pesawat, rombongan langsung meluncur melakukan pengecekan sejumlah rute di posko terpadu Nagreg, kemudian dilanjutkan di pos utama Limbangan, Garut.

“Saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan petugas kepolisian, bupati dan lembaga keamanan lainnya yang ada dalam mengatur lalu lintas mudik ini,” ujar Puan di posko terpadu Nagreg, Rabu (29/5/2019).

Menurutnya, kondisi infrastktur jalur nasional mudik lebaran bagian selatan Jawa mulai Nagreg, Kabupaten Bandung, hingga Cilacap, Jawa tengah lancar dan siap dilalui pemudik. “Puncaknya diprediksi sekitar 31 Mei dan 1 Juni mendatang,” kata dia.

Selain itu, sarana pendukung lainnya seperti kesiapan posko kesehatan, rest area yang mendukung, hingga rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan saat terjadi lonjakan volume kendaraan, sudah dipersiapkan dengan matang.

“Ini komitmen bersama, pelayanan untuk arus mudik itu kami berikan gratis,” kata dia.

Tidak hanya kesiapan kementerian dan lembaga negara lainnya dalam menyiapkan kelancaran arus mudik lebaran, terutama jalur selatan, telah dipersiapkan dengan matang.

“Saya berharap dengan persiapan rest area ini, yang katanya setiap tahun selalu penuh akan membantu pelayanan masyarakat yang akan pulang kampung,” ujar dia memuji kesiapan polres Garut menyediakan posko utama mudik di Limbangan.

Sumber:Liputan6.com

Share:

Read More

Panggil Menteri PUPR, Jokowi Cek Pembangunan Infrastruktur Daerah

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil sejumlah menteri Kabinet Kerja ke Istana Merdeka, Jakarta Senin ini. Menteri yang dipanggil antara lain Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)  Basuki Hadimuldjono dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Menteri Basuki menjelaskan, dalam pertemuan Jokowi menyoroti rencana pembangunan sejumlah infrastruktur di daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Bali, NTT dan Papua.

“Jadi beberapa waktu lalu Pak Presiden kan undang pemda, gubernur dan bupati, wali kota di 6 provinsi. Mereka usulkan bangun infrastruktur di daerah. Ini mau dilanjutkan lagi,” ujar Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (17/6/2019).

Gubernur Papua Lukas Enembe, kata Basuki, pernah mengusulkan kepada Jokowi agar dibangun vanue sport di wilayah kekuasaannya. Tujuannya untuk mempersiapkan perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020.

Sementara kepala daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur meminta agar Jokowi terus membangun infrastruktur seperti exit tol yang bisa menunjang investasi.

Jokowi ingin seluruh masukan dan usulan kepala daerah tersebut diakomodir dengan baik. Jokowi juga hendak memastikan Kementerian PUPR merealisasikan usulan tersebut dengan cepat.

“Beliau ingin memonitor apa saja yang dulu diusulkan oleh para gubernur, bupati dan walikota sudah ditindaklanjuti oleh para menteri,” jelasnya.

Basuki membantah upaya Jokowi melanjutkan pembangunan infrastruktur di enam provinsi tersebut karena berhasil memenangkan Pilpres 2019. Sebagai informasi, Jokowi yang berpasangan dengan Ma’ruf Amin memang menang telak atas rivalnya, Prabowo-Sandiaga Uno di enam provinsi itu pada Pilpres lalu.

“Bukan, beliau mau meneruskan mengundang (kepala daerah) yang lain. Ini momen tadi dibikin sambil dibuat jadwal untuk memanggil gubernur dan walikota yang lain. Semua sama,” tuntasnya.

Reporter: Titin Supriatin

Sumber: Merdeka.com

Kementerian PUPR Siap Benahi Drainase Jalan pada 2020

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di acara Hari Air Dunia 2019.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (Kementerian PUPR) terus memelihara danau dan waduk sebagai tampungan air untuk pemenuhan kebutuhan air baku. Salah satunya yakni rehabilitasi Waduk Muara Nusa Dua, Denpasar, Bali. 

Proses rehabilitasi tersebut bertujuan untuk mengembalikan daya tampung optimal waduk yang terus menurun akibat sedimentasi. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam tinjauannya ke lokasi pekerjaan rehabilitasi Waduk Muara Nusa Dua mengatakan, bendungan seluas 35 ha tersebut berperan penting dalam memasok air baku pada kawasan pariwisata utama di Bali, yakni kawasan Kuta, Benoa, Nusa Dua dan sekitar Bandara I Ngurah Rai.  

"Saat ini progresnya sudah sekitar 80 persen dan akan diselesaikan akhir Desember 2019. Saya melihat dari sisi pengerjaan kelihatan rapi, nanti sisi kanan kirinya akan dibangun resto dan kafe.  Kalau fungsinya tidak hanya untuk air baku, namun juga untuk wisata lebih bagus," kata Jokowi dalam keterangan tertulis, Minggu (16/6/2019). 

Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan, Waduk Muara Nusa Dua selesai dibangun pada 1996 dengan daya tampung 770 ribu m3 dan menjadi waduk pertama di Indonesia yang dibangun di muara sungai. 

"Karena ini muara, maka airnya terus mengalir dan permasalahannya adalah sampah karena aliran sungainya melewati Kota Denpasar. Dua tahun lalu, saya ke sini penuh sampah dan kumuh, karena belum pernah direhab maka kami programkan," ujarnya. 

Sumber:Liputan6.com

Share:

Read More

Kemampuan Fiskal Terbatas, Pembangunan Infrastruktur RI Tersendat

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mengungkapkan, beberapa kendala yang menyebabkan pembangunan infrastruktur di Indonesia tersendat.

Salah satu faktornya adalah kemampuan fiskal pemerintah yang dinilai masih terbatas.

"Kendala percepatannya kemampuan fiskal kita terbatas, di sisi lain fokus belanja banyak. Masalah belanja pegawai, subsidi dan alokasi kita ke pemerintah daerah (jadi terbagi)," kata dia dalam rapat Panitia Kerja (Panja) di Badan Anggaran DPR RI, Jakarta, Kamis (27/6/2019).

Askolani mengatakan, pemerintah sudah mengarahkan pembangunan infrastruktur agar lebih masif.

Hanya saja, dia mengakui hasilnya belum secepat yang diharapkan. Seperti diketahui salah satu program prioritas Pemerintah Jokowi-JK yakni pembangunan infrastruktur.

Sebab infrastruktur memiliki peran strategis sebagai prasyarat, menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk itu, arah kebijakan pemerintah pada 2020 yakni tetap konsisten terhadap pembangunan infrastruktur secara merata. Pemerintah dalam hal ini akan menambah belanja modal pada 2020.

"Tentu itu menjadi salah satu cikal bakal belanja infrastruktur yang lebih baik itu juga konsisten kalau kita lihat melalui DAK fisik yang juga diarahkan untuk infrastruktur melalui pemda-pemda," pungkasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

INDEF: Infrastruktur Jadi Modal Dasar RI Keluar dari Jebakan Kelas Menengah

Suasana pembangunan stasiun LRT di kawasan Ciracas, Jakarta, Sabtu (23/3). Pada tahun 2019, pemerintah menganggarkan dana APBN untuk infrastruktur sebesar Rp415 triliun, naik 1,04% dari anggaran infrastruktur tahun sebelumnya. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Sebelumnya, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance Bhima Yudhistira mengatakan, pembenahan daya saing menjadi kunci utama agar Indonesia bisa terlepas dari jebakan negara berpendapatan kelas menengah atau middle income trap.

Untuk bisa memperbaiki daya saing, ia menekankan, pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara masif. "Perbaikan signifikan dalam komponen infrastruktur jadi kunci utama perbaikan daya saing karena berkaitan dengan konektivitas dan penurunan biaya logistik," imbuhnya kepada Liputan6.com, Minggu, 16 Juni 2019.

Dia menyatakan, perbaikan infrastruktur dalam hal ini memang memainkan peran penting, sebab Indonesia sebelumnya harus menghadapi mahalnya biaya logistik sebesar 24 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Pembangunan infrastruktur, khususnya penunjang logistik darat dan laut yang turunkan logistic cost, bisa membuat harga produk lebih kompetitif, khususnya yang berorientasi ekspor. Jadi pembangunan infrastruktur yang mendorong turunnya biaya logistik harus dilanjutkan," dia menambahkan.

Selain biaya logistik, ia melanjutkan, pembangunan infrastruktur juga berkaitan dengan efisiensi investasi. Bhima mencatat, rasio antara investasi dengan pertumbuhan output atau Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia saat ini masih berada diatas 6 persen, di mana idealnya ada di bawah 3 persen.

"ICOR yang tinggi menunjukkan biaya untuk investasi cukup mahal di Indonesia alias kurang efisien. Jadi semakin baik infrastrukturnya, semakin rendah ICOR-nya," jelas dia.

Bhima pun turut menyoroti cita-cita Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beberapa waktu lalu, yang sempat memaparkan rencana pemerintah untuk mendorong Indonesia keluar dari middle income trap.

Bila benar-benar ingin menjadi negara berpendapatan tinggi, maka Indonesia harus mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara rata-rata di atas 7-8 persen setiap tahunnya.

"Terkait target yang reachable, upaya-upaya yang disampaikan Sri Mulyani juga harus menghasilkan pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 7-8 persen," pungkas dia.

Tak Hanya Pertumbuhan, Pemerintah Juga Kejar Pemerataan Ekonomi

Suasana pembangunan stasiun LRT di kawasan Ciracas, Jakarta, Sabtu (23/3). Pada tahun 2019, pemerintah menganggarkan dana APBN untuk infrastruktur sebesar Rp415 triliun, naik 1,04% dari anggaran infrastruktur tahun sebelumnya. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Sebelumnya, Pemerintah tetap konsisten membenahi perekonomian dari sisi supply side dalam kerangka perencanaan pembangunan. Gagasan tersebut ditempuh melalui upaya pembangunan infrastruktur, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), dan perbaikan tata kelola pertanahan.

"Ketiganya adalah persoalan yang perlu dibenahi dari dulu. Kita bukan sekedar mengejar pertumbuhan, tapi juga mendorong pemerataan," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Hotel Shangrila, Jakarta, Kamis, 9 Mei 2019.

Menurut Darmin, negara yang membangun infrastruktur secara besar-besaran pasti memiliki capital outflow ratio yang tinggi. Artinya, diperlukan modal atau dana yang lebih besar untuk mendorong 1 persen pertumbuhan.

“Dalam ekonomi, membangun infrastruktur itu memerlukan biaya yang mahal. Namun biaya yang mahal itu akan terbayar dengan pembangunan jangka panjang, hingga 30-40 tahun," tuturnya.

Maka, untuk menaikkan angka pertumbuhan, selain dengan terus membangun infrastruktur, Pemerintah akan menyandingkannya dengan persoalan SDM dan pertanahan. Hal tersebut diyakini dapat melahirkan capital outflow ratio yang lebih rendah.

"Jadi dengan saving yang sama, mobilisasi dana asing yang sama, namun dengan capital outflow ratio yang lebih rendah, kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi," papar Darmin.

Darmin pun meyakini bahwa fokus kepada pembangunan infrastruktur sejak awal pemerintahan adalah keputusan yang tepat. "Meski pertumbuhan sedikit lebih rendah dari yang kita harapkan, tapi pemerataan kita juga bagus. Ini kondisi yang jarang terjadi, namun kita mampu melahirkan kombinasi secara sekaligus dari 2 hal yang berlawanan," terangnya.

Kemudian mengimbangi pembangunan fisik, soft infrastructure dikembangkan melalui peningkatan kualitas SDM dengan merumuskan pendidikan dan pelatihan vokasi. Pemerintah pun telah menyusun Roadmap Kebijakan Pengembangan Vokasi untuk menghadapi era Industri 4.0 dan Ekonomi Digital.

Sementara mengenai pertanahan, Darmin mengakui bahwa persoalan ini bukanlah hal yang mudah, mulai dari sertifikasi tanah rakyat, reforma agraria, dan Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH). Namun, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

"Kita akan membenahi sektor kehutanan. Memang urusan pelepasan kawasan hutan ini rumit sekali. Untuk itu, saya berharap para Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk segera melengkapi dokumen yang kami minta sebagai dasar agar PPTKH bisa segera terealisasi," ujar dia.

Sumber:Liputan6.com

Share:

Read More

Jokowi: Pembangunan Infrastruktur akan Terus Dilanjutkan

Liputan6.com, Sentul - Presiden terpilih Jokowi memastikan bahwa pemerintahan periode kedua yang dipimpinnya akan melanjutkan pembangunan infrastruktur.

Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan Pidato Visi Indonesia di Sentul International  Convention Center, Bogor, Jawa Barat.

"Pembangunan infrastruktur akan terus kita lanjutkan," kata Jokowi Minggu (14/7/2019).

Jokowi mengatakan, infrastruktur berskala besar sudah selesai dibangun, di antaranya pelabuhan, bandara, dan stasiun kereta api. Nantinya, infrastruktur skala besar itu akan disambungkan ke kawasan-kawasan produksi rakyat hingga daerah pariwisata.

Jokowi berharap, nantinya kawasan tersebut akan menjadi pintu masuk pertumbuhan ekonomi.

"Ke depan kita akan menyambungkan infrastruktur besar itu. Infrastruktur-infrastruktur besar tersebut, kereta api, bandara, pelabuhan dengan kawasan-kawasan produksi rakyat. Kawasan industri-industru kecil, kita sambungkan ke parwisata," ucap Jokowi.

Sumber:Liputan6.com

Share:

Read More

Menkes Nila: Pembangunan Infrastruktur Bantu Akses Pelayanan Kesehatan

Liputan6.com, Jakarta Menteri Kesehatan (Menkes) Republik Indonesia Nila F. Moeloek mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur dibutuhkan untuk membuka akses pelayanan kesehatan.

"Ini juga merupakan yang menguntungkan bagi kita, yaitu akses pelayanan kesehatan untuk di daerah-daerah agar bisa tercapai," kata Nila seperti disampaikan dalam peluncuran Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) 2018 di Jakarta, Senin (15/7/2019).

Nila mengatakan, selama ini kendala akses masih menjadi tantangan bagi pelayanan kesehatan di Indonesia yang belum bisa diselesaikan. Seringkali pelayanan kesehatan sulit diakses karena transportasi yang tidak begitu baik.

Sebelumnya, presiden terpilih 2019-2024 Joko Widodo (Jokowi) dalam pidatonya di Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Minggu malam kemarin mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur masih menjadi program utama yang dilanjutkan di periode kedua pemerintahannya.

Dalam pidato tersebut, Jokowi mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur harus dilakukan dengan lebih cepat. Pembangunan infrastruktur besar sebelumnya, seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara akan disambungkan dengan kawasan-kawasan produksi rakyat.

"Kita sambungkan dengan kawasan industri kecil, sambungkan dengan Kawasan Ekonomi Khusus, sambungkan dengan kawasan pariwisata," kata Jokowi.

Selain itu, dia juga meminta pembangunan infrastruktur besar tersebut harus disambungkan dengan kawasan persawahan, kawasan perkebunan, dan tambak-tambak perikanan.

Sumber:Liputan6.com

Share:

Read More

Indef: Pembangunan Infrastruktur Kurang Efisien

Liputan6.com, Jakarta - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri memperingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tak luput mencermati posisi Indonesia sebagai negara investasi. Indonesia saat ini memang tengah banyak mendapat guyuran dana asing untuk kelanjutan pembangunan infrastruktur.

Faisal menyoroti nominal investasi yang masuk terhitung tidak kecil, namun itu tak diiringi oleh penggunaannya yang kurang efektif.

"Jokowi pernah bilang kita akan bikin Kementerian Investasi. Tapi percayalah, investasi di kita 32,3 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto). Semua negara Asia selain China 30 persen dibawah PDB," tegur dia dalam sebuah sesi dialog publik di Le Meridien Hotel, Jakarta, Selasa (23/7/2019).

"Saya agak takut Jokowi salah diagnosis. Investasi tidak kecil, tapi kok hasilnya kecil. Berarti kita membangunnya tidak efisien," dia menambahkan.

Inefisiensi tersebut, sambungnya, tercermin dari peningkatan utang Pemerintah RI. "Utang kita per Maret 2019 sudah mencapai Rp 4,6 kuadriliun, atau Rp 4.600 triliun," sebut dia.

Menurutnya, dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini sudah tak mampu lagi menanggulangi sepenuhnya pembangunan infrastruktur di Indonesia. Sebab, lanjutnya, sebagian besar APBN digunakan untuk bayar bunga utang hingga belanja barang.

"Jadi dananya dari BUMN. Utang BUMN non-finansial sampai Maret 2019 sudah mencapai Rp 945 triliun. Utang BUMN finansial lebih besar lagi, sekitar Rp 3,2 quadriliun," paparnya.

"Untuk pembangunan infrastruktur, mau tidak mau, suka tidak suka, harus gunakan metode partisipasi lebih banyak dari swasta, baik asing maupun luar negeri. Kalau tidak collapse kita," dia menandaskan.

RI Butuh Rp 2.058 Triliun untuk Infrastruktur hingga 2024

Suasana pembangunan stasiun LRT di kawasan Ciracas, Jakarta, Sabtu (23/3). Pada tahun 2019, pemerintah menganggarkan dana APBN untuk infrastruktur sebesar Rp415 triliun, naik 1,04% dari anggaran infrastruktur tahun sebelumnya. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong pendanaan dari investasi sektor swasta dalam pembangunan, infrastruktur khususnya jalan tol. Salah satunya, yakni melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Melalui skema KPBU, pemerintah bertujuan mengatasi ketimpangan pendanaan (financial gap) infrastruktur, terutama jalan tol demi ketepatan waktu penyelesaiannya. Sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi negara dan masyarakat," jelas Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Senin (22/7/2019). 

Menteri Basuki menganggap, investasi swasta dibutuhkan lantaran pendanaan pemerintah dalam penyediaan infrastruktur terbatas. Kemampuan APBN untuk 2020–2024 diproyeksikan hanya mampu memenuhi 30 persen, atau sekitar Rp 623 triliun dari total kebutuhan anggaran untuk penyediaan infrastruktur sebesar Rp 2.058 triliun.

Untuk 2019 ini, Kementerian PUPR melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) akan melelang tujuh ruas jalan tol dengan nilai investasi sebesar Rp 151,13 triliun.

"Keterlibatan swasta membawa dampak daya ungkit (leverage) dari hasil investasinya, sehingga keuntungan dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur lainnya," ujar Kepala BPJT Danang Parikesit.

Sumber:Liputan6.com

Share:

Read More