Ambisi Jokowi Bangun Tol Ribuan Km Masih di Bawah Target


Jakarta - Sejak pertama menjabat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikenal fokus dalam membangun infrastruktur. Salah satu yang paling digeber pembangunannya adalah jalan tol.

Dalam rencana strategis 2014-2019, pemerintah menargetkan pembangunan jalan tol hingga dapat dioperasikan sepanjang 1.060 km. Namun dalam berjalannya waktu, pemerintah mengevaluasi rencana tersebut dan menaikkan target panjang pengoperasian jalan tol sampai 2019 menjadi 1.852 km.

Namun target yang dinaikkan itu sepertinya sulit dicapai. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperkirakan jalan tol yang resmi beroperasi hingga akhir tahun nanti sekitar 1.500 km.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memperkirakan hingga akhir tahun nanti diperkirakan jalan tol yang bisa dioperasikan sekitar 1.500 km. Patut diketahui, periode I pemerintahan Presiden Jokowi akan habis pada Oktober tahun ini.

"Sebenarnya hingga akhir 2019 nanti dari sasaran RPJMN awal itu targetnya 1.060 km jalan tol dan kemudian ada tambahan jadi 1.852 km. Tapi paling tidak yang akan bisa kami selesaikan 1.500 km sampai akhir Desember," ujarnya dalam acara diskusi di Gedung BEI, Jakarta, Jumat (27/9/2019).

Menurut catatan Kementerian PUPR, hingga Juni 2019 total jalan tol baru yang sudah terealisasi baru mencapai 985 km. Angka itu masih jauh dari target baru yang sudah direvisi turun 1.500 km.

Jika dilihat dari tahun ke tahun, pada 2015 total jalan tol baru yang terbangun sebanyak 132,2 km. Lalu pada 2016 pembangunan jalan tol yang sudah terealisasikan hanya sekitar 44 km.

Kemudian pada 2017 156,6 km, 2018 sepanjang 450 km dan 2019 hingga Juni sepanjang 202,3 km.

"Di 5 tahun ke depan akan dilanjutkan pembangunan yang ada. Karena pembangunan jalan tol itu multi years, tidak ada yang single year," kata Basuki.

Presiden Jokowi di periode kedua akan fokus pada pembangunan sumber daya manusia ( SDM). Meski begitu dia juga menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur akan tetap dilanjutkan.

Salah satu yang akan tetap digarap adalah pembangunan jalan bebas hambatan atau jalan tol. Target pembangunan jalan tol di 5 tahun ke depan bahkan lebih tinggi dari target di periode pertama.

"Kalau dijumlah seluruh project pipeline baik sifatnya penugasan seperti Trans Sumatera, maka tidak kurang 2.500 km jalan tol akan dibangun dalam 5 tahun ke depan," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam acara diskusi di gedung BEI, Jakarta, Jumat (27/9/2019).

Dalam rencana strategis 2014-2019, pemerintah menargetkan pembangunan jalan tol hingga dapat dioperasikan sepanjang 1.060 km. Namun dalam berjalannya waktu, pemerintah mengevaluasi rencana tersebut dan menaikkan target panjang pengoperasian jalan tol sampai 2019 menjadi 1.852 km.

Untuk 5 tahun depan, pemerintah akan membangun fokus menyelesaikan pembangunan di luar pulau Jawa. Terutama untuk menyelesaikan Tol Trans Sumatera.

"Komitmen konektivitas Pak Jokowi 5 tahun ke depan pertama Aceh sampai Bakauheni tersambung," tambahnya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, untuk membangun jalan tol sepanjang itu diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp 375 triliun.

"Kalau bangun tol di atas tanah sekitar Rp 110-150 miliar per km. Kalau elevated (tol layang) sekitar Rp 300 m per km. Jadi pakai range. Kalau 2.500 km kali Rp 100 miliar sudah Rp 250 triliun. Jadi antara Rp 250-375 triliun," ujarnya di gedung BEI, Jakarta, Jumat (27/9/2019).

Basuki menjelaskan pembangunan jalan tol hingga 2024 itu akan fokus menyelesaikan pembangunan di luar pulau Jawa. Terutama untuk menyelesaikan Tol Trans Sumatera.

"Trans Sumatera saja sudah 2.000 km. Belum nanti misalnya Tol JORR II misalnya tahun ini kan paling sampai Balaraja. Tapi sampai Jagorawi sampai Cibitung sampai pelabuhan itu kan tahun depan. Itu terhitung 2020," ujarnya.

Untuk sumber dananya, Basuki menerangkan bahwa sumbernya tidak hanya berasal dari APBN. Ada juga bentuknya seperti VGF (viability gap funding) atau dana dukungan tunai untuk infrastruktur hingga Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Sumber:Detik.com
Share:

Recent Posts