Pemerintah Baru Diharap Lanjutkan Pembangunan Infrastruktur

Liputan6.com, Jakarta - Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 telah dilaksanakan pada 17 April lalu. Namun demikian, gejolak tahun politik masih bisa dirasakan oleh sejumlah pelaku usaha, termasuk di sektor industri konstruksi dan infrastruktur.

Ketua Ikatan Alumni Teknik Sipil Universitas Parahyangan Andreas Pramudya mengatakan, gonjang-ganjing politik di tahun ini turut berdampak pada aktivitas di bidang industri, sehingga berakibat terhadap kestabilan ekonomi.

"Bagi kami di industri, itu yang terpenting adalah kestabilan. Pada saat terjadi goncangan politik dan lain sebagainya, pastinya akan mempengaruhi kestabilan ekonomi," ungkap dia di Jakarta, Selasa (30/4/2019).

Goncangan politik yang berakibat pada goncangan ekonomi ini pada akhirnya membuat investor ragu-ragu untuk melakukan investasi sehingga menghambat pengembangan industri jasa konstruksi.

"Praktis pada saat tidak ada penambahan investasi, industri konstruksi juga akan terhenti. Itu yang terjadi dalam satu tahun terakhir," keluhnya.

Dia pun berharap kepada pemerintahan baru kelak, agar inisiasi pembangunan infrastruktur yang telah dicanangkan oleh rezim pemerintah sebelumnya bisa terus dilanjutkan.

"Dengan adanya pemerintahan baru, diharapkan pembangunan infrastruktur ini akan bisa terus dilanjutkan dan menggerakkan industri infrastruktur," imbuh dia.

Sri Mulyani Minta Peran Universitas dalam Percepatan Infrastruktur

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadiri Infrastructure Summit 2019 yang diselenggarakan University Network for Indonesia Infrastructure Development (UNIID) di Universitas Padjadjaran, Bandung, Jumat (26/4/2019).

Mengusung tema Empowering University for Continuous PPP Infrastructure Development in Regional Government, acara yang digagas jaringan tersebut mempertemukan universitas-universitas terkemuka di Indonesia.

Mereka berdiskusi serta membahas berbagai ide dan masukan terhadap pengembangan infrastruktur baik nasional maupun regional melalui skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Sri Mulyani meminta universitas dapat mengambil peran dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Saat ini terdapat 31 universitas yang semuanya memiliki komitmen bekerja sama memikirkan membangun infrastruktur di Indonesia.

"Kita harap pertemuan dari 31 universitas ini yang semuanya memiliki komitmen untuk bekerja sama di dalam memikirkan membangun semua infrastrukur di Indonesia, melihat dari semua aspek secara komprehensip," kata Sri Mulyani.

Buruh Minta Presiden Terpilih Tetap Fokus Bangun Infrastruktur

Penampakan proyek pembangunan enam ruas tol dalam kota di Kawasan Kelapa Gading, Jakarta, Minggu ( 7/4). Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR memperkirakan biaya konstruksi proyek enam ruas tol dalam kota bakal meningkat. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) meminta kepada calon presiden terpilih nantinya dapat melanjutkan pembangunan infrastruktur. Sebab, pembangunan infrastruktur dinilai memiliki nilai tambah bagi para tenaga kerja.

Presiden KSBSI, Mudhofir, mengatakan pembangunan infrastruktur memiliki dampak besar bagi para buruh. Menurutnya, dengan adanya infrastruktur seperti jalan tol pelabuhan hingga bandara, maka biaya logistik bisa lebih murah. Dengan demikian, keberlangsungan usaha dapat terjaga.

"Memang merasakannya tidak langsung, lama-lama pasti akan ada dampak. Sebelumnya kan yang kita hadapi itu masalah distribusi logisitik yang kita tahu ongkos kirim lebih mahal," ujarnya saat ditemui di dalam Kantor APINDO, Jakarta, Kamis (11/4).

Mudhofir mengatakan, pembangunan infrasturuktur juga menjadi bagian penting untuk menarik masuk investasi. Sebab, dengan investasi asing yang semakin banyak maka akan semakin banyak pula tenaga kerja yang terserap.

"Kalau infrastrutkur tidak dibangun kita akan ketinggalan dengan Vietnam dan sebagainya," ucapnya.

Dia menambahkan, selain infrastruktur, pihaknya juga menginginkan agar Presiden dan Wakil Presiden terpilih bisa gencar menarik investasi. Di samping itu, dirinya juga menginginkan perbaikan sistem dari Badan Peneyelanggara Jaminan Sosial (BPJS) baik Kesehatan maupun Ketenagakerjaan. Sebab, kedua hal tersebut sangat krusial untuk kesejahteraan para buruh.

"Artinya kita ingin ada pekerjaan untuk buruh juga tapi ada pembahasan misalnya jaminan sosialnya," jelasnya.

Sumber:Liputan6.com

Share:

Read More

Pembangunan Infrastruktur di Kalimantan Timur oleh Kementerian PUPR

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini dilakukan guna mendorong pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Pada periode 2015 – 2019, Kementerian PUPR telah membangun sejumlah infrastruktur untuk mendukung ketahanan air dan pangan, konektivitas, penyediaan air bersih, hingga Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST).

“Pembangunan infrastruktur tidak hanya untuk mendorong perkembangan ekonomi di kawasan perkotaan dan kawasan maju lainnya, tetapi juga infrastruktur di kawasan yang sedang berkembang dan perbatasan untuk mengurangi disparitas sosial, ekonomi dan wilayah,” ujar Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono. 

Di Kota Balikpapan, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air telah menyelesaikan pembangunan Bendungan Teritip. Bendungan yang dikerjakan mulai tahun 2014 hingga 2016 ini bermanfaat untuk menambah pasokan air bersih bagi masyarakat Kota Balikpapan sebesar 250 liter/detik.

Bendungan Teritip memiliki luas genangan 94,80 hektare dengan kapasitas 2,43 juta meter kubik, urugan tanah setinggi 10,5 meter dan panjang 650 meter, serta bangunan pelimpah sepanjang 20 meter. Biaya pembangunan bendungan ini mencapai Rp 261,55 miliar dengan kontraktor PT Waskita Karya.

Untuk distribusi ke rumah-rumah penduduk, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan Pemerintah Kota Balikpapan bekerja sama menyelenggarakan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Teritip. Pada tahap I akan dibangun Instalasi Pengolahan Air (IPA) berkapasitas 200 liter/detik di Kecamatan Balikpapan Timur.

Bendungan Teritip di Balikpapan yang dibangun oleh KemenPUPR. (foto: dok. KemenPUPR)

Di Kabupaten Kutai Kertanegara, Kementerian PUPR juga tengah menyelesaikan pembangunan Bendungan Marangkayu berkapasitas 12,4 juta m3. Bendungan ini dimanfaatkan untuk mengaliri lahan irigasi seluas 4.500 Ha, sumber air baku 450 liter/detik, dan tenaga listrik sebesar 1,4 MW. Biaya konstruksinya berasal dari APBN Rp 63,04 miliar yang digunakan untuk pekerjaan spillway dan APBD sebesar Rp 288,57 miliar untuk pekerjaan tubuh bendungan.

Dalam mendukung konektivitas antar wilayah, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT. Jasa Marga Balikpapan Samarinda sedang menyelesaikan pembangunan jalan tol Balikpapan – Samarinda sepanjang 99,35 kilometer. Pembangunan ini dilakukan melalui skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) dengan biaya investasi sebesar Rp 9,97 triliun dan biaya konstruksi Rp 6,54 triliun.

Jalan tol pertama di Pulau Kalimantan ini terdiri dari lima seksi, yaitu Seksi I Balikpapan-Samboja sepanjang 22,03 Km dengan progres konstruksi 96,82 persen, Seksi II Samboja-Muara Jawa (30,98 Km) dengan kemajuan pengerjaan mencapai 83,73 persen, Seksi III Muara Jawa-Palaran (17,50 Km) dengan progres sebesar 97,21 persen, Seksi IV Palaran-Samarinda (17,95 Km) yang progresnya sudah mencapai 75,33 persen dan ditargetkan rampung Juli 2019, serta Seksi V Balikpapan-Bandara Sepinggan (11,09 Km) dengan progres mencapai 68 persen dan target rampung Agustus 2019.

Selain itu, Kementerian PUPR juga membangun Jembatan Pulau Balang II sepanjang 804 meter yang berada di atas teluk Balikpapan. Jembatan ini menghubungkan Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara. Kehadiran jembatan yang ditargetkan rampung akhir tahun 2019 ini akan mempersingkat waktu tempuh perjalanan Balikpapan-Samarinda.Progres konstruksi jembatan ini telah mencapai 67,9 persen dengan anggaran Rp 1,3 triliun.

Lebih lanjut, infrastruktur persampahan juga telah dibangun pada  2018 oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya. Mereka membangun Tempat Pemprosesan Akhir (TPA) Manggar di Kota Balikpapan dengan biaya Rp 160,3 miliar. TPA ini dapat melayani 450 ton sampah per hari atau setara dengan konsumsi sampah 750 ribu jiwa. Selain itu, juga dibangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan anggaran Rp. 14,7 Miliar untuk menampung 10 ton sampah per hari atau setara konsumsi sampah 17.000 Jiwa.

Pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur oleh Kementerian PUPR (foto: dok. KemenPUPR).

Sumber:Liputan6.com

Share:

Read More

BP Batam Rencanakan Pembangunan 10 Infrastruktur Strategis

Liputan6.com, Jakarta Kepala Sub Direktorat Pembangunan Jalan, Jembatan dan Transportasi Massal BP Batam, Boy Zasmita, mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan pembangunan dan peningkatan ruas jalan di Kota Batam, khususnya jalan - jalan menuju kawasan industri. 

Menurutnya, pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan ini dapat memberikan dukungan kelancaran aktivitas dan kegiatan industri di Batam.

Boy menjelaskan, pembangunan tersebut membutuhkan anggaran Rp 49,3 miliar dalam tahun anggaran 2019. Adapun rencana pembangunan strategis ini meliputi:

1. Pembangunan jalan kolektor Kawasan Industri Kabil (dari PT Musimas ke Jl. Hang Kesturi) sepanjang 985 meter dengan nilai kontrak Rp 7,5 miliar oleh kontraktor pelaksana PT Barelang Kontruksi.

2. Pembangunan jalan kolektor dan jembatan di Kawasan Industri Sekupang sepanjang 1,425 meter dengan nilai pagu sebanyak Rp 10,7 Miliar dan masih dalam penyusunan dokumen tender.

3. Pembangunan jalur ke-dua Jalan Kawasan Industri Batam Center (depan Tunas Industri Park 2) sepanjang 1,595 meter dengan nilai kontrak Rp 6,961 miliar oleh kontraktor PT Cipta Cakrawala Teknik.

4. Pembangunan dan peningkatan jalan kawasan Industri Tanjunguncang tahap dua sepanjang 945 meter dengan nilai kontrak Rp 3,458 Miliar oleh kontraktor PT Multi Sindo Internasional.

5. Peningkatan Jalan Kawasan Industri Pelabuhan Sagulung Tanjunguncang sepanjang 621 meter dengan nilai kontrak Rp 2,980 Miliar oleh kontraktor PT Belantara Karyatama.

6. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kawasan Industri Sei Lekop Tahap 2 sepanjang 582 meter dengan nilai kontrak Rp 2,812 Miliar oleh PT Cipta Cakrawala Teknik.

7. Perbaikan Jalan Kawasan Industri Sintai Tanjung Uncang sepanjang 1,569 meter dengan nilai kontrak Rp 4,106 Miliar oleh PT Rufiyando Humbang Persada.

8. Perbaikan underpass Pelita Tahap I. dengan nilai pagu Rp 6,4 miliar dan masih dalam penyusunan dokumen.9. Peningkatan drainase utama di kawasan Perumahan Tiban Koperasi Segmen A, C dan D dengan nilai kontrak Rp 1,7 miliar oleh CV. Anugrah Sakti.

10. Peningkatan Drainase Utama kawasan Perumahan Tiban Koperasi Segmen B dengan nilai pagu Rp 1,1 Miliar dan dalam tahap sosialisasi pekerjaan di lapangan.

Direktur Pembangunan Prasarana dan Sarana, Herawan, mengatakan bahwa pihaknya dalam waktu dekat akan melaksanakan perbaikan Jembatan II Barelang setelah kapal tanker Eastern Glory menabrak jembatan pada Januari 2019. Pelaksana perbaikan akan dilakukan PT PSL yang sebelumnya juga terlibat pembangunan jembatan II Barelang.

"Perbaikan dilakukan dalam waktu dekat, sebelum itu kita akan rapat kembali dengan pihak terkait," ujarnya, dalam keterangan tertulisnya.

Perbaikan dilakukan setelah melalui beberapa proses, mulai dari invetigasi oleh Komisi Keamanan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) dan tim ahli. Adapun total biaya perbaikan 900 ribu dolar Singapura atau Rp 9,3 miliar.

Juru Bicara Kepala BP Batam, Ferdiana Sumiartony, meyakini pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan di Batam dapat menjadikan daya saing Batam sebgai tujuan investasi.

"Pembangunan dan peningkatan jalan merupakan salah satu program BP Batam setiap tahunnya, terutama di kawasan industri dengan harapan mendukung kelancaran arus barang dan pemerataan pembangunan," ucapnya.

Sumber:Liputan6.com

Share:

Read More

Jokowi Akan Buat Lembaga Baru Untuk Dukung Pembangunan Infrastruktur dan SDM

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi berencana membentuk lembaga baru untuk periode kedua kepemimpinannya. Saat ini, tim tengah bekerja mengkaji rencana pembuatan lembaga tersebut.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan lembaga baru ini nantinya akan mendukung kerja prioritas Jokowi seperti, infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM). Sehingga, diharapkan dapat memudahkan kerja pemerintah ke depan.

"Masih ada beberapa tim yang sedang bekerja. Tapi prinsipnya adalah setiap periode itu selalu ada prioritas. Pak Presiden kan begitu, selalu ada prioritas tertentu yang lebih diutamakan. Misalnya infrastruktur, habis ini SDM. Itu selalu begitu," jelas Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (29/5/2019).

"Oleh karena itu akan didukung lembaga-lembaga yang tepat dan personel yang tepat juga," sambung dia. Kendati begitu, Pratikno menegaskan bahwa pembentukan lembaga ini masih dalam tahap pengkajian. Termasuk, apakah lembaga baru itu akan berdiri sendiri atau berada di bawah kementerian.

"Masih diolah terus. Artinya apakah lembaga itu berdiri sendiri, atau terintegrasi dengan lembaga yang ada. Itu yang masih digodok terus," katanya.

Bubarkan 23 Lembaga

Sebelumnya, selama lima tahun menjabat sebagai Presiden, Jokowi telah membubarkan 23 lembaga. Pembubaran ini dilakukan lantaran Jokowi menilai lembaga-lembaga tersebut tidak lagi relevan dengan zaman.

Jokowi menegaskan akan mereformasi birokrasi di periode kedua pemerintahannya. Salah satu caranya dengan menghapus sejumlah lembaga non struktural (LNS) berupa badan maupun komisi. Pembubaran itu tercantum di antaranya dalam Perpres No 176 Tahun 2014.

Sumber:Liputan.com

Share:

Read More

Pembangunan Infrastruktur ke Depan Harus Perhatikan Empat Hal ini

Liputan6.com, Jakarta - Pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah selama ini akan membuat Indonesia menjadi negara yang terus tumbuh dalam hal infrastruktur. Infrastruktur tersebut diharapkan akan mengoneksikan antar daerah di Indonesia.

Pengamat Infrastruktur Shadik Wahono mengatakan, pembangunan yang sudah berjalan selama ini akan menjadi masif bila memperhatikan beberapa hal ke depannya. Pertama, terkait kepercayaan investor.

“Kepastian hukum, kontrak kerjasama, serta jaminan stabilitas keamanan yang diberikan pemerintah kepada para investor menjadi kunci kesuksesan pembangunan infrastruktur. Di sini para investor akan merasa sangat terjamin ketika melakukan investasi di Indonesia. ” ujar dia di Jakarta, Senin (3/6/2019).

Kedua, terkait efisiensi operasional, dalam hal ini pemerintah bisa melibatkan SDM lokal untuk menekan operational expenditure (opex). “Serapan tenaga lokal juga berfungsi untuk jangka panjang. Kelak mereka juga yang ikut serta menjaga infrastruktur tersebut,” lanjutnya. 

Ketiga, mengenai teknik konstruksi. Shadik mengaku pembangunan ke depannya bisa mengadopsi teknik konstruksi sosrobahu untuk pembangunan tol elevated atau tol bertingkat. Teknik konstruksi ini bisa mengefisienkan penggunaan jalan.

“Sehingga jalan yang dilalui akan tetap lebar dan lancar,” ungkap dia.

Terakhir, terkait pembiayaan infrastruktur. Di beberapa negara pembiayaan melalui agensi donor kerap membuat pembangunan menjadi lambat karena banyak hal yang harus diperhitungkan. Untuk melibatkan perbankan, pemerintah bisa membuat mekanisme menarik untuk perbankan konvensional tersebut.

“Hingga saat ini, pembiayaan yang melibatkan bank konvensional masih sangat lebih baik,” kata dia.

Skema Return of Investment

Suasana proyek pembangunan tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) di Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur, Kamis (25/10). Proyek yang masih terus berlangsung ini dikerjakan sebagai upaya untuk menambah infrastruktur di ibu kota (Merdeka.com/Imam Buhori)

Hal senada diungkapkan oleh Pengamat Infrastruktur Nuzul Achzar. Menurut dia, dalam membangun infrastruktur ke depannya, pemerintah harus memiliki skema pembiayaan yang baru seperti return of investment (ROI).

Menurut Achzar, skema ini akan menekan potensi kerugian dalam pembangunan sebuah infrastruktur. “Sehingga tidak akan rugi,” tutur dia.

Untuk itu, ke depannya pemerintah harus memperhatikan skema investasi untuk infrastruktur tersebut. "Saat ini yang terjadi pemerintah melakukan pembangunan terlebih dahulu, setelah itu baru mencari investor dan membuat regulasi," tandas dia.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun 732 kilometer (km) jalan nasional di 2019. Pembangunan tersebut meliputi jalan tol yang mencapai 218 km. Dengan begitu, total panjang jalan nasional yang dibangun dari periode 2015-2019 mencapai 4.119 km.

Arus Mudik 2019, Jalur Selatan Jawa Siap

Didampingi Kapolda Jabar Irjen Pol. Rudy Sufahriadi, Menteri PMK Puan Maharani, bersiap mengecek kesiapan rute mudik nasional Jabar selatan di pos terpadu, Nagreg, Kabupaten Bandung Jawa Barat (Liputan6.com/Jayadi Supriadin)

Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menunjukkan kelegaannya setelah melakukan pengecekan rute jalur nasional mudik lebaran, bagian selatan Jawa di posko terpadu Nagreg dan Limbangan, Garut, Jawa Barat.

Menggunakan tiga helikopter Basarnas, rombongan Menteri Puan didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Kepala Basarnas Marsekal Madya (TNI) Bagus Puruhito, dan Kapolda Jabar Irjen Pol Rudy Sufahriady.

Setelah turun dari pesawat, rombongan langsung meluncur melakukan pengecekan sejumlah rute di posko terpadu Nagreg, kemudian dilanjutkan di pos utama Limbangan, Garut.

“Saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan petugas kepolisian, bupati dan lembaga keamanan lainnya yang ada dalam mengatur lalu lintas mudik ini,” ujar Puan di posko terpadu Nagreg, Rabu (29/5/2019).

Menurutnya, kondisi infrastktur jalur nasional mudik lebaran bagian selatan Jawa mulai Nagreg, Kabupaten Bandung, hingga Cilacap, Jawa tengah lancar dan siap dilalui pemudik. “Puncaknya diprediksi sekitar 31 Mei dan 1 Juni mendatang,” kata dia.

Selain itu, sarana pendukung lainnya seperti kesiapan posko kesehatan, rest area yang mendukung, hingga rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan saat terjadi lonjakan volume kendaraan, sudah dipersiapkan dengan matang.

“Ini komitmen bersama, pelayanan untuk arus mudik itu kami berikan gratis,” kata dia.

Tidak hanya kesiapan kementerian dan lembaga negara lainnya dalam menyiapkan kelancaran arus mudik lebaran, terutama jalur selatan, telah dipersiapkan dengan matang.

“Saya berharap dengan persiapan rest area ini, yang katanya setiap tahun selalu penuh akan membantu pelayanan masyarakat yang akan pulang kampung,” ujar dia memuji kesiapan polres Garut menyediakan posko utama mudik di Limbangan.

Sumber:Liputan6.com

Share:

Read More